Politik Transportasi Publik: Kepentingan Warga atau Proyek Elite?
Transportasi publik adalah tulang punggung mobilitas perkotaan modern, sebuah urat nadi yang menggerakkan kota dan warganya. Namun, di balik janji efisiensi, aksesibilitas, dan keberlanjutan, pembangunan dan pengelolaan sistem transportasi publik seringkali terjerat dalam labirin politik yang kompleks. Pertanyaan mendasar yang kerap muncul adalah: apakah proyek-proyek transportasi publik benar-benar dibangun untuk melayani kepentingan luas masyarakat, ataukah ia lebih condong menjadi arena bagi kepentingan-kepentingan elite tertentu? Artikel ini akan mengupas dualisme ini, menyoroti bagaimana politik transportasi publik dapat menjadi pedang bermata dua, antara memenuhi kebutuhan fundamental warga dan menjadi arena bagi proyek-proyek yang didorong oleh motif lain.
Kepentingan Warga: Pilar Demokrasi dan Kualitas Hidup
Dari perspektif kepentingan warga, transportasi publik adalah hak asasi yang fundamental dalam konteks perkotaan. Ia bukan sekadar sarana berpindah dari satu titik ke titik lain, melainkan sebuah instrumen vital untuk meningkatkan kualitas hidup, pemerataan ekonomi, dan inklusi sosial.
Pertama, aksesibilitas dan kesetaraan. Bagi jutaan penduduk kota, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, transportasi publik adalah satu-satunya cara untuk mengakses pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik lainnya. Ketersediaan jaringan transportasi yang terjangkau dan efisien dapat memutus siklus kemiskinan dengan membuka peluang ekonomi dan sosial yang sebelumnya tidak terjangkau. Anak-anak dapat bersekolah, orang dewasa dapat bekerja, dan lansia dapat memenuhi kebutuhan medis tanpa terbebani biaya transportasi pribadi yang mahal. Sistem yang baik harus dirancang untuk melayani semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dengan fasilitas yang ramah dan inklusif.
Kedua, manfaat lingkungan. Di tengah krisis iklim dan polusi udara yang semakin parah, transportasi publik menawarkan solusi berkelanjutan. Dengan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal, kota-kota dapat secara signifikan mengurangi emisi karbon, polusi udara, dan kemacetan lalu lintas. Ini berarti udara yang lebih bersih, kota yang lebih tenang, dan kontribusi nyata terhadap upaya mitigasi perubahan iklim global. Manfaat ini secara langsung meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warga kota secara keseluruhan.
Ketiga, efisiensi ekonomi dan waktu. Bagi individu, menggunakan transportasi publik dapat menghemat biaya bahan bakar, parkir, dan perawatan kendaraan. Bagi kota, sistem transportasi yang efisien mengurangi kerugian ekonomi akibat kemacetan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Waktu yang dihemat dari perjalanan yang lebih cepat dan bebas stres dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif atau rekreasi, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup.
Keempat, pembangunan kota yang berkelanjutan. Transportasi publik yang terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dapat membentuk kota yang lebih padat, terpusat, dan livable. Ini mengurangi kebutuhan akan perluasan kota yang tidak terkendali (urban sprawl), melestarikan lahan hijau, dan mendorong pengembangan kawasan campuran (mixed-use development) yang lebih dinamis. Kota-kota yang berorientasi transit cenderung memiliki ruang publik yang lebih hidup, mendorong interaksi sosial, dan membangun rasa komunitas.
Singkatnya, ketika politik transportasi publik berpihak pada kepentingan warga, ia menjadi mesin pendorong bagi keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kemakmuran bersama.
Proyek Elite: Ketika Kepentingan Bergeser
Namun, narasi ideal ini seringkali terdistorsi oleh realitas politik yang keras, di mana proyek-proyek transportasi publik justru bergeser menjadi arena bagi kepentingan elite tertentu. Fenomena ini muncul dalam beberapa bentuk:
Pertama, proyek mercusuar dan kepentingan swasta. Banyak proyek transportasi publik berskala besar—seperti pembangunan jalur MRT atau LRT—melibatkan investasi triliunan rupiah. Dana sebesar ini seringkali menarik minat perusahaan konstruksi besar, pengembang properti, dan investor swasta. Dalam konteks ini, proyek dapat didorong bukan semata-mata karena kebutuhan mendesak warga, melainkan karena potensi keuntungan finansial yang besar bagi pihak-pihak tertentu. Mekanisme Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) atau Public-Private Partnership (PPP), yang seharusnya membagi risiko dan inovasi, kadang justru menjadi celah bagi konsesi jangka panjang yang lebih menguntungkan investor daripada publik.
Kedua, peningkatan nilai tanah dan gentrifikasi. Pembangunan stasiun atau jalur transportasi baru secara otomatis meningkatkan nilai properti di sekitarnya. Ini menguntungkan para pengembang properti dan pemilik lahan besar yang telah memiliki atau mengakuisisi tanah di lokasi strategis. Mereka dapat memperoleh keuntungan besar dari spekulasi tanah, sementara warga berpenghasilan rendah yang tinggal di area tersebut mungkin tidak lagi mampu membayar sewa atau harga properti yang melonjak. Akibatnya, mereka terpaksa pindah ke pinggiran kota yang lebih jauh, sebuah proses yang dikenal sebagai gentrifikasi. Alih-alih melayani mereka, proyek transportasi justru mendorong mereka keluar.
Ketiga, pembuatan kebijakan yang bias dan lobi politik. Keputusan mengenai rute, teknologi, dan model pendanaan proyek transportasi publik tidak selalu didasarkan pada analisis kebutuhan yang objektif atau partisipasi publik yang luas. Sebaliknya, lobi-lobi politik dari kelompok kepentingan bisnis, pengembang, atau bahkan partai politik dapat memengaruhi arah kebijakan. Rute mungkin diprioritaskan untuk melayani kawasan bisnis atau permukiman elite yang menghasilkan keuntungan lebih besar, bukan area padat penduduk yang paling membutuhkan. Proyek dapat menjadi alat untuk mengumpulkan dukungan politik atau untuk membalas budi kepada donatur kampanye.
Keempat, korupsi dan praktik rente. Skala investasi yang besar dalam proyek transportasi publik juga menjadikannya rentan terhadap korupsi dan praktik rente. Tender proyek yang tidak transparan, penggelembungan anggaran (mark-up), atau penunjukan kontraktor yang tidak kompetitif dapat mengalirkan dana publik ke kantong-kantong pribadi atau kelompok tertentu. Ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengurangi efektivitas dan kualitas proyek, serta mengikis kepercayaan publik.
Kelima, kurangnya akuntabilitas dan partisipasi publik. Seringkali, proses pengambilan keputusan untuk proyek-proyek besar sangat terpusat dan kurang melibatkan masyarakat yang akan terdampak langsung. Konsultasi publik, jika ada, seringkali bersifat formalitas belaka, bukan mekanisme otentik untuk mengumpulkan masukan dan membangun konsensus. Tanpa akuntabilitas yang kuat, proyek-proyek ini bisa berjalan tanpa mempertimbangkan keberatan atau kebutuhan riil dari warga.
Menjembatani Kesenjangan: Jalan Menuju Transportasi Publik yang Adil
Melihat dualisme ini, tantangannya adalah bagaimana menjembatani kesenjangan antara kepentingan warga dan potensi pengaruh elite. Untuk memastikan bahwa politik transportasi publik benar-benar melayani masyarakat luas, beberapa langkah krusial perlu diambil:
-
Meningkatkan Partisipasi Publik yang Bermakna: Proses perencanaan dan pengambilan keputusan harus transparan dan inklusif. Forum-forum diskusi, survei, dan mekanisme umpan balik harus menjadi bagian integral dari setiap tahapan proyek, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi dampak. Suara warga, terutama dari kelompok rentan, harus didengar dan dipertimbangkan secara serius.
-
Transparansi dan Akuntabilitas yang Kuat: Anggaran proyek, proses tender, dan kontrak dengan pihak swasta harus dibuka untuk umum. Mekanisme pengawasan independen dan audit yang ketat diperlukan untuk mencegah korupsi dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan sesuai peruntukannya.
-
Perencanaan Terintegrasi dengan Perspektif Sosial dan Lingkungan: Proyek transportasi tidak boleh hanya dilihat dari kacamata teknis atau ekonomi semata. Ia harus terintegrasi dengan perencanaan tata ruang kota yang lebih luas, mempertimbangkan dampak sosial (misalnya, risiko gentrifikasi dan penggusuran) dan dampak lingkungan secara komprehensif. Kebijakan kompensasi dan relokasi harus adil dan manusiawi.
-
Prioritas pada Kebutuhan Dasar dan Ekuitas: Fokus utama harus selalu pada penyediaan akses bagi mereka yang paling membutuhkan, bukan hanya pada rute yang paling menguntungkan secara komersial atau yang melayani kawasan elite. Ini mungkin berarti investasi pada jaringan bus lokal, mikrotrans, atau fasilitas pejalan kaki dan sepeda, di samping proyek-proyek mega-infrastruktur.
-
Pengembangan Model Pendanaan yang Inovatif dan Adil: Selain dari anggaran pemerintah, kota-kota dapat menjajaki model pendanaan yang adil, seperti land value capture (pemungutan nilai tanah) yang hasilnya dikembalikan kepada publik, pajak kemacetan, atau pajak karbon. Penting untuk memastikan bahwa keuntungan dari peningkatan nilai properti akibat investasi publik juga sebagian dikembalikan kepada publik.
Kesimpulan
Politik transportasi publik adalah medan pertarungan ideologi dan kepentingan. Di satu sisi, ia adalah alat yang sangat ampuh untuk menciptakan kota yang lebih adil, berkelanjutan, dan layak huni bagi semua warganya. Di sisi lain, ia berisiko tinggi disalahgunakan sebagai instrumen untuk melayani kepentingan sempit kelompok elite, baik melalui keuntungan finansial, pengaruh politik, maupun penguasaan sumber daya kota.
Mewujudkan sistem transportasi publik yang benar-benar berpihak pada kepentingan warga membutuhkan komitmen politik yang kuat, tata kelola yang transparan, partisipasi publik yang otentik, dan kesadaran bahwa transportasi publik bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi sosial yang mendalam. Hanya dengan demikian, kota-kota dapat membangun sistem transportasi yang tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga adil, inklusif, dan menjadi kebanggaan seluruh warganya, bukan hanya segelintir elite. Ini adalah ujian bagi demokrasi perkotaan modern.
