Rencana pemerintah Indonesia untuk menerapkan pajak ekspor emas hingga 15% mulai 2026 mulai menjadi sorotan pelaku industri dan investor. Kebijakan baru ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat hilirisasi mineral, meningkatkan penerimaan negara, sekaligus mendorong nilai tambah produk tambang dalam negeri. Meski menuai pro dan kontra, wacana pajak ini diyakini akan membawa perubahan signifikan pada arah industri emas nasional.
Pengenaan pajak ekspor emas bukanlah wacana yang muncul tiba-tiba. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah gencar mendorong hilirisasi komoditas strategis seperti nikel, bauksit, dan tembaga. Dengan tren peningkatan kebutuhan emas global, kebijakan ini dipandang sebagai upaya agar Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi juga pemain penting di rantai produksi emas dunia.
Dari sisi regulasi, pajak ekspor emas hingga 15% ini dirancang sebagai instrumen untuk menekan ekspor mineral mentah dan mendorong pengolahan melalui smelter domestik. Pemerintah menilai bahwa pengolahan emas di dalam negeri bisa menghasilkan dampak ekonomi yang jauh lebih besar, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas industri pemurnian, hingga kenaikan nilai jual produk turunan. Dengan kebijakan ini, pemerintah menargetkan Indonesia dapat memperkuat posisi sebagai pusat produksi dan pemurnian emas di Asia Tenggara.
Di sisi lain, kebijakan ini memicu kekhawatiran dari para pelaku usaha tambang yang menilai bahwa beban pajak ekspor bisa mempengaruhi daya saing. Pengusaha menilai bahwa penerapan pajak yang terlalu tinggi berpotensi menurunkan margin keuntungan produsen, terutama bagi perusahaan yang belum memiliki fasilitas pemurnian sendiri. Kondisi ini dikhawatirkan akan menekan volume ekspor dan menghambat ekspansi industri, terutama bagi perusahaan berskala menengah dan kecil.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa pemberlakuan pajak ekspor secara bertahap akan memberi waktu bagi industri untuk beradaptar. Selain itu, pemerintah disebut tengah menyiapkan sejumlah insentif, termasuk kemudahan perizinan dan dukungan investasi untuk pembangunan smelter baru. Dengan langkah ini, pelaku industri diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mulai beralih ke model bisnis berbasis hilirisasi.
Dari perspektif ekonomi nasional, rencana pajak ekspor emas diharapkan dapat menambah kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Dengan tren harga emas global yang terus menguat akibat ketidakpastian ekonomi dunia, pemerintah melihat momentum ini sebagai peluang untuk memperkuat cadangan fiskal sekaligus mendorong stabilitas ekonomi jangka panjang.
Selain itu, kebijakan ini diprediksi akan memperkuat pasar industri perhiasan dan logam mulia dalam negeri. Ketika lebih banyak emas diproses di Indonesia, industri manufaktur dan UMKM perhiasan dapat memperoleh bahan baku yang lebih stabil, terjangkau, dan berkualitas tinggi. Kondisi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pasar domestik dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Meski menuai berbagai reaksi, kebijakan pajak ekspor emas hingga 15% yang direncanakan berlaku mulai 2026 menjadi gambaran jelas arah kebijakan pemerintah menuju industrialisasi tambang yang lebih matang. Tantangan memang ada, namun bila implementasinya berlangsung secara bertahap, transparan, dan didukung insentif yang tepat, industri emas nasional berpeluang memasuki fase pertumbuhan baru.
Ke depan, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan industri, kolaborasi pemerintah–swasta, serta kejelasan roadmap hilirisasi mineral. Jika seluruh elemen berjalan selaras, Indonesia berpotensi memperkuat posisi sebagai pemain besar di industri emas global sambil meningkatkan perekonomian nasional secara berkelanjutan.
