Orde baru

Orde Baru: Paradoks Pembangunan, Stabilitas, dan Otoritarianisme di Bawah Soeharto (1966-1998)

Pendahuluan: Sebuah Era yang Membentuk Indonesia Modern

Era Orde Baru, yang membentang selama lebih dari tiga dekade dari tahun 1966 hingga 1998, merupakan salah satu periode paling signifikan dan kontroversial dalam sejarah modern Indonesia. Dipimpin oleh Presiden Soeharto, rezim ini mengklaim diri sebagai korektor terhadap penyimpangan di era Orde Lama dan berjanji membawa stabilitas serta pembangunan ekonomi yang masif. Namun, di balik janji kemajuan, Orde Baru juga dikenal dengan karakteristik otoritarianismenya yang kuat, pengekangan hak-hak sipil, dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela. Memahami Orde Baru berarti menyelami kompleksitas sebuah rezim yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sekaligus menorehkan luka mendalam pada demokrasi dan hak asasi manusia.

Kelahiran Orde Baru: Dari Gejolak ke Kekuasaan

Lahirnya Orde Baru tidak terlepas dari gejolak politik dan keamanan yang mengguncang Indonesia pada pertengahan 1960-an. Puncaknya adalah peristiwa Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965, yang menewaskan enam jenderal dan seorang perwira TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini, yang ditudingkan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI), memicu gelombang pembersihan anti-komunis yang brutal di seluruh negeri, menelan korban jiwa ratusan ribu hingga jutaan orang dan secara efektif menghancurkan PKI sebagai kekuatan politik.

Di tengah kekacauan ini, Jenderal Soeharto, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), muncul sebagai figur sentral yang mengambil alih kendali keamanan. Momen krusial datang pada 11 Maret 1966, ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Soeharto. Meskipun substansi dan keaslian Supersemar masih menjadi perdebatan, dokumen ini menjadi legitimasi awal bagi Soeharto untuk membubarkan PKI dan organisasi-organisasi afiliasinya. Perlahan tapi pasti, kekuasaan Soekarno tergerus, dan pada Sidang Umum MPRS tahun 1967, Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden, sebelum akhirnya resmi menjadi Presiden penuh pada tahun 1968. Inilah awal mula konsolidasi kekuasaan Orde Baru.

Pilar-Pilar Kekuasaan: Stabilitas dan Pembangunan Ekonomi

Begitu berkuasa, Orde Baru segera merumuskan strategi pembangunan yang bertumpu pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Dua pilar utama ini menjadi justifikasi bagi segala kebijakan rezim.

1. Stabilitas Politik:

   • Dwifungsi ABRI: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) diberi peran ganda, tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik. Ini memberikan ABRI legitimasi untuk terlibat dalam pemerintahan, menduduki jabatan-jabatan sipil, dan mengawasi kehidupan masyarakat. Dwifungsi ABRI menjadi tulang punggung rezim dalam menjaga ketertiban dan menekan potensi oposisi.
   • Depolitisasi Masyarakat: Orde Baru secara sistematis membatasi ruang gerak partai politik. Jumlah partai politik disederhanakan menjadi hanya tiga: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Golkar, yang awalnya bukan partai politik melainkan organisasi fungsional, secara efektif menjadi mesin politik utama rezim, selalu memenangkan pemilihan umum dengan suara mayoritas mutlak melalui berbagai mekanisme kontrol dan mobilisasi massa.
   • Pancasila sebagai Azas Tunggal: Pada tahun 1985, Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya azas bagi seluruh organisasi sosial-politik dan kemasyarakatan di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan menyeragamkan ideologi dan mencegah munculnya gerakan-gerakan yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, yang pada praktiknya seringkali digunakan untuk menekan perbedaan pendapat dan membatasi pluralisme.
   • Kontrol Media dan Pendidikan: Pers dan media massa berada di bawah pengawasan ketat pemerintah. Sensor dan pembredelan menjadi praktik umum bagi media yang dianggap kritis. Kurikulum pendidikan juga diseragamkan dan disisipi indoktrinasi nilai-nilai Orde Baru, termasuk P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), untuk membentuk warga negara yang patuh dan loyal.

2. Pembangunan Ekonomi:

   • Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun): Orde Baru menerapkan serangkaian rencana pembangunan terstruktur yang dikenal sebagai Repelita, dimulai pada tahun 1969. Repelita berfokus pada sektor pertanian, industri, dan infrastruktur.
   • Peran Teknokrat: Soeharto mengandalkan kelompok teknokrat, yang kebanyakan berpendidikan Barat, untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Mereka berhasil menarik investasi asing dalam jumlah besar, menstabilkan inflasi, dan mengelola utang luar negeri.
   • Swasembada Pangan: Salah satu capaian paling membanggakan Orde Baru adalah keberhasilan mencapai swasembada beras pada tahun 1984, setelah sebelumnya Indonesia adalah importir beras terbesar di dunia. Keberhasilan ini dicapai melalui program intensifikasi pertanian dan penggunaan teknologi pertanian modern.
   • Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur berskala besar seperti jalan tol, jembatan, bendungan, dan fasilitas listrik digenjot untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah.

Pencapaian dan Kemajuan di Bawah Orde Baru

Tidak dapat dipungkiri, Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik yang relatif panjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Tingkat kemiskinan menurun drastis dari sekitar 60% pada awal 1970-an menjadi kurang dari 15% pada pertengahan 1990-an. Angka harapan hidup meningkat, dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan juga meluas. Indonesia bertransformasi dari negara miskin pasca-kemerdekaan menjadi salah satu "Macan Asia" yang diperhitungkan. Pembangunan infrastruktur yang masif turut mengubah wajah Indonesia dan memfasilitasi aktivitas ekonomi. Keberhasilan ini seringkali menjadi argumen utama bagi para pendukung Orde Baru.

Sisi Gelap: Represi, Korupsi, dan Pelanggaran HAM

Namun, kemajuan ekonomi dan stabilitas politik yang dicapai Orde Baru memiliki harga yang mahal, yaitu terkikisnya nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

1. Otoritarianisme dan Represi:

   • Penindasan Oposisi: Kritik terhadap pemerintah hampir mustahil dilakukan. Setiap suara yang dianggap mengancam stabilitas atau kekuasaan rezim akan dibungkam, baik melalui penangkapan, pemenjaraan tanpa proses hukum yang adil, hingga penghilangan paksa. Aktivis, seniman, jurnalis, dan mahasiswa yang kritis seringkali menjadi sasaran.
   • Pembatasan Kebebasan Sipil: Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat sangat dibatasi. Demonstrasi dilarang, dan organisasi masyarakat sipil berada di bawah pengawasan ketat. Masyarakat didorong untuk menjadi "masa mengambang" yang tidak terlibat aktif dalam politik.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM):

   • Tragedi 1965/1966: Pembantaian massal dan penahanan tanpa pengadilan terhadap orang-orang yang dituduh komunis atau simpatisan PKI merupakan salah satu noda hitam terbesar dalam sejarah Indonesia. Skala kekejaman dan jumlah korban yang mencapai ratusan ribu hingga jutaan masih menjadi isu yang belum tuntas diungkap dan diadili.
   • Invasi dan Pendudukan Timor Leste (1975-1999): Setelah menginvasi Timor Leste pada tahun 1975, Orde Baru melakukan pendudukan yang brutal. Ribuan warga sipil tewas akibat kekerasan militer, kelaparan, dan penyakit. Pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, dan perkosaan, terjadi secara sistematis.
   • Operasi Militer di Aceh dan Papua: Di wilayah-wilayah seperti Aceh (seperti DOM/Daerah Operasi Militer) dan Papua, militer seringkali bertindak represif dalam menghadapi gerakan separatis, yang mengakibatkan pelanggaran HAM terhadap penduduk sipil.
   • Penembakan Misterius (Petrus): Pada awal 1980-an, muncul fenomena "Petrus", penembakan dan pembunuhan terhadap preman atau residivis tanpa proses hukum. Meskipun diklaim untuk mengatasi kejahatan, tindakan ini menciptakan ketakutan massal dan merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius.

3. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN):

   • Praktik KKN menjadi endemik di era Orde Baru. Kekuasaan yang terpusat di tangan Soeharto dan lingkaran terdekatnya menciptakan sistem di mana proyek-proyek besar dan konsesi bisnis seringkali jatuh ke tangan keluarga dan kroni.
   • Yayasan-yayasan yang dikelola keluarga Soeharto mengumpulkan dana yang sangat besar dari berbagai sumber, termasuk potongan dari proyek-proyek pemerintah dan sumbangan "sukarela" dari pengusaha.
   • Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga meresap ke seluruh birokrasi, menciptakan birokrasi yang tidak efisien dan rentan terhadap suap.

Keruntuhan Rezim: Krisis dan Reformasi

Pondasi kekuasaan Orde Baru yang tampak kokoh mulai retak di pertengahan 1990-an. Krisis Moneter Asia (Krismon) yang melanda pada tahun 1997 menjadi pukulan telak. Rupiah anjlok nilainya, banyak perusahaan bangkrut, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Kemarahan publik atas ketidakadilan ekonomi dan KKN yang merajalela memuncak.

Gelombang demonstrasi mahasiswa besar-besaran, yang menuntut reformasi total dan pengunduran diri Soeharto, menyebar di seluruh kota besar. Tragedi Trisakti pada Mei 1998, yang menewaskan empat mahasiswa, semakin memicu kemarahan massa. Setelah serangkaian tekanan domestik dan internasional yang tak tertahankan, termasuk dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya, mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru dan membuka jalan bagi era Reformasi.

Warisan dan Refleksi: Orde Baru dalam Perspektif Kontemporer

Warisan Orde Baru sangat kompleks dan masih menjadi bahan perdebatan hingga kini. Di satu sisi, tidak dapat dipungkiri bahwa rezim ini meletakkan fondasi pembangunan ekonomi modern Indonesia, menciptakan stabilitas yang memungkinkan pertumbuhan, dan berhasil mengangkat jutaan orang dari kemiskinan. Program-program seperti Keluarga Berencana juga sukses mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Namun, di sisi lain, warisan negatifnya tak kalah besar. Orde Baru meninggalkan luka mendalam terkait pelanggaran HAM, budaya KKN yang mengakar, dan trauma akibat pengekangan kebebasan berekspresi. Konsolidasi kekuasaan yang sentralistik juga menyisakan masalah disintegrasi di beberapa daerah. Era Reformasi yang lahir pasca-1998 adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan Orde Baru, dengan mengembalikan demokrasi, menegakkan hukum, memberantas korupsi, dan menghormati hak asasi manusia.

Kesimpulan

Orde Baru adalah babak penting dalam sejarah Indonesia, sebuah era paradoks di mana pembangunan ekonomi yang pesat berjalan beriringan dengan represi politik yang brutal. Kepemimpinan Soeharto berhasil menstabilkan negara pasca-gejolak 1965 dan mendorong kemajuan materi, tetapi dengan mengorbankan demokrasi dan hak asasi warganya. Memahami Orde Baru bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga tentang belajar dari kesalahan dan keberhasilan untuk membangun Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera di masa depan.