Mengapa Debat Politik Kini Lebih Banyak Drama daripada Substansi

Senjakala Substansi: Mengapa Debat Politik Kini Lebih Banyak Drama daripada Diskusi yang Bermakna

Pendahuluan: Dari Forum Gagasan Menjadi Panggung Pertunjukan

Debat politik, pada hakikatnya, adalah jantung demokrasi. Ia seharusnya menjadi arena di mana gagasan-gagasan besar diadu, kebijakan-kebijakan diuji, dan visi masa depan dipertandingkan secara rasional dan konstruktif. Di sinilah warga negara diharapkan dapat menyaksikan para pemimpin dan calon pemimpin mereka menguraikan argumen, mempertahankan posisi, dan meyakinkan publik dengan data, logika, serta integritas. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kita menyaksikan pergeseran yang mengkhawatirkan. Debat politik, yang seharusnya menjadi wadah diskursus intelektual, kini semakin sering menyerupai panggung drama, sebuah tontonan yang didominasi oleh retorika kosong, serangan personal, gertakan emosional, dan minimnya substansi. Mengapa fenomena ini terjadi, dan apa dampaknya bagi kesehatan demokrasi kita?

I. Ideal Versus Realitas: Sebuah Kontras yang Menyolok

Idealnya, sebuah debat politik yang sehat melibatkan beberapa elemen kunci:

1. Diskusi Berbasis Bukti: Argumen didukung oleh data, fakta, dan analisis yang cermat.
2. Penjelajahan Kebijakan: Fokus pada bagaimana kebijakan akan mempengaruhi kehidupan rakyat dan menyelesaikan masalah.
3. Visi Jangka Panjang: Para debat menyampaikan rencana dan arah masa depan yang jelas.
4. Saling Hormat: Meskipun ada perbedaan tajam, tetap ada penghormatan terhadap lawan dan proses demokratis.
5. Pencarian Solusi: Tujuan akhir adalah menemukan jalan terbaik untuk kemajuan kolektif.

Namun, realitas debat politik kontemporer seringkali jauh panggang dari api. Kita lebih sering disuguhi:

1. Soundbites dan Slogan: Pernyataan-pernyataan pendek yang mudah diingat tetapi miskin konteks dan isi.
2. Serangan Ad Hominem: Menyerang karakter atau motif lawan, bukan substansi argumennya.
3. Retorika Emosional: Menggunakan narasi yang memancing emosi, kemarahan, atau ketakutan, bukan nalar.
4. Penghindaran Pertanyaan: Mengalihkan topik atau memberikan jawaban yang tidak relevan.
5. Pertunjukan Dominasi: Upaya untuk menunjukkan kekuatan atau superioritas, seringkali dengan interupsi atau sarkasme.

Pergeseran ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor yang saling memperkuat.

II. Faktor-faktor Pendorong Dominasi Drama dalam Debat Politik

A. Lanskap Media dan Dominasi Media Sosial:
Era digital telah mengubah cara informasi dikonsumsi. Media berita 24 jam membutuhkan konten yang terus-menerus dan seringkali sensasional untuk menarik perhatian. Drama, konflik, dan kontroversi secara inheren lebih "layak berita" dan menarik audiens daripada diskusi kebijakan yang mendalam dan mungkin membosankan bagi sebagian orang.

Media sosial memperparah fenomena ini. Algoritma platform dirancang untuk memaksimalkan engagement, dan apa yang paling memicu engagement? Emosi yang kuat—kemarahan, kejutan, ketakutan. Postingan atau cuplikan video yang memuat serangan verbal, gertakan, atau pernyataan kontroversial cenderung viral, mendapatkan lebih banyak "like," "share," dan komentar. Ini menciptakan insentif bagi politisi dan tim kampanye untuk memproduksi konten yang dramatis, singkat, dan mudah dibagikan, bahkan jika itu berarti mengorbankan nuansa dan substansi. Kultur "viral" mengutamakan kecepatan dan sensasi di atas kebenaran dan kedalaman.

B. Polarisasi Politik dan Politik Identitas:
Masyarakat modern semakin terpolarisasi. Garis-garis ideologis dan identitas kelompok (agama, etnis, gender, kelas) menjadi semakin tajam. Dalam lingkungan yang sangat terpolarisasi, lawan politik tidak lagi dilihat sebagai pihak dengan pandangan berbeda yang perlu diyakinkan, melainkan sebagai "musuh" yang harus dikalahkan. Kompromi sering dianggap sebagai kelemahan atau pengkhianatan terhadap kelompok sendiri.

Ketika politik menjadi pertarungan "kita versus mereka," tujuan debat bergeser dari mencari solusi bersama menjadi memperkuat identitas kelompok dan memobilisasi basis pendukung. Serangan personal atau retorika yang memecah belah menjadi alat yang efektif untuk memanaskan sentimen pendukung dan mendemonisasi lawan. Substansi kebijakan menjadi sekunder dibandingkan dengan loyalitas kelompok dan perjuangan identitas.

C. Kemerosotan Keterampilan Deliberatif dan Literasi Publik:
Sistem pendidikan modern kadang kurang menekankan pada keterampilan berpikir kritis, penalaran logis, dan literasi media. Banyak individu kesulitan membedakan antara argumen yang valid dan logika sesat (seperti ad hominem, straw man, atau bandwagon fallacy). Ini membuat publik lebih rentan terhadap retorika yang manipulatif dan emosional.

Selain itu, dalam "era pasca-kebenaran," fakta dan keahlian seringkali dianggap relatif atau bahkan dicurigai. Informasi yang kompleks dan bernuansa sering diabaikan demi narasi sederhana yang sesuai dengan pandangan yang sudah ada. Debat yang kaya substansi membutuhkan audiens yang siap untuk berpikir kritis, menimbang bukti, dan menerima kompleksitas, yang mana hal ini tidak selalu terpenuhi.

D. Strategi Politik dan Konsultan Kampanye:
Tim kampanye modern adalah ahli dalam memahami psikologi pemilih dan mengoptimalkan pesan untuk mencapai tujuan elektoral. Mereka menyadari bahwa seringkali yang paling penting bukanlah apa yang dikatakan, tetapi bagaimana itu dirasakan. Pencitraan dan persepsi publik menjadi kunci.

Strategi seringkali berfokus pada "pembingkaian" (framing) isu sedemikian rupa sehingga menguntungkan kandidat mereka, bahkan jika itu berarti menyederhanakan masalah atau menggunakan taktik menakut-nakuti. Debat dilihat sebagai kesempatan untuk menciptakan "momen viral" atau "kesalahan fatal" lawan, bukan sebagai forum untuk diskusi kebijakan yang mendalam. Mereka melatih kandidat untuk memberikan jawaban singkat, menghindar dari detail yang rumit, dan selalu kembali ke poin-poin bicara yang telah disiapkan, seringkali dengan nada menyerang atau defensif.

E. Tuntutan Publik dan Durasi Perhatian yang Pendek:
Ironisnya, publik juga turut berkontribusi pada fenomena ini. Dalam dunia yang serba cepat, durasi perhatian rata-rata semakin pendek. Konten yang panjang, kompleks, dan membutuhkan pemikiran mendalam sering dihindari demi hiburan yang instan. Konflik, drama, dan lelucon lebih menarik bagi banyak orang daripada diskusi kebijakan tentang ekonomi makro atau reformasi birokrasi.

Keinginan akan hiburan dalam politik ini dapat menyebabkan apatis terhadap substansi. Jika debat politik hanya dipandang sebagai tontonan, maka publik tidak akan menuntut lebih dari sekadar hiburan. Ini menciptakan lingkaran setan: politisi memberikan drama karena itu yang "laku," dan publik terbiasa dengan drama sehingga tidak lagi menuntut substansi.

III. Konsekuensi Dominasi Drama terhadap Demokrasi

Ketika debat politik lebih banyak drama daripada substansi, dampaknya sangat merugikan bagi kesehatan demokrasi:

1. Erosi Kepercayaan Publik: Masyarakat menjadi sinis terhadap politik dan politisi. Mereka merasa bahwa politisi tidak serius dalam mencari solusi, melainkan hanya bermain peran atau berebut kekuasaan. Ini meruntuhkan kepercayaan pada lembaga-lembaga demokrasi.
2. Kebuntuan Kebijakan: Masalah-masalah kompleks memerlukan solusi yang kompleks, seringkali melibatkan kompromi dan kerjasama lintas partai. Jika debat hanya berfokus pada serangan dan drama, sulit mencapai konsensus yang diperlukan untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang efektif.
3. Rendahnya Kualitas Kepemimpinan: Politisi yang mahir dalam retorika dramatis dan menyerang mungkin lebih mudah memenangkan pemilu, meskipun mereka mungkin tidak memiliki kemampuan substantif untuk memimpin atau memecahkan masalah. Ini dapat mengarah pada kepemimpinan yang lebih mementingkan citra daripada kinerja.
4. Peningkatan Polarisasi Sosial: Drama dalam debat politik seringkali memperkuat perpecahan dan antagonisme antar kelompok masyarakat, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi dialog dan pemahaman bersama.
5. Ancaman terhadap Rasionalitas Publik: Ketika emosi mendominasi di atas nalar, kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan yang terinformasi dan rasional menjadi terancam. Ini dapat membuka pintu bagi populisme dan otoritarianisme.

IV. Jalan Menuju Pemulihan Substansi

Mengembalikan substansi ke dalam debat politik bukanlah tugas yang mudah, tetapi krusial. Ini memerlukan upaya kolektif dari berbagai pihak:

1. Peran Media: Media harus kembali ke fungsi awalnya sebagai penjaga gerbang informasi, dengan fokus pada jurnalisme investigatif, verifikasi fakta yang ketat, dan memberikan konteks yang mendalam. Mereka harus resisten terhadap godaan sensasionalisme dan secara proaktif menyoroti debat yang substantif.
2. Tanggung Jawab Politisi: Politisi harus memiliki keberanian untuk melawan arus dan memprioritaskan diskusi kebijakan. Mereka harus memimpin dengan memberi contoh, menunjukkan bahwa kompromi dan dialog adalah kekuatan, bukan kelemahan.
3. Pendidikan dan Literasi Publik: Sistem pendidikan harus memperkuat keterampilan berpikir kritis, penalaran logis, dan literasi media sejak dini. Masyarakat perlu diajari bagaimana menganalisis informasi, mengidentifikasi bias, dan membedakan fakta dari opini atau propaganda.
4. Peran Masyarakat Sipil dan Akademisi: Organisasi masyarakat sipil dan lembaga think tank dapat menyediakan platform untuk diskusi kebijakan yang berbasis bukti, menyelenggarakan debat yang berfokus pada substansi, dan mendidik publik tentang isu-isu penting.
5. Tuntutan dari Publik: Yang terpenting, warga negara harus menjadi konsumen informasi yang lebih cerdas dan menuntut. Kita harus memilih untuk mengonsumsi media yang menawarkan analisis mendalam, dan kita harus menuntut agar politisi berdebat tentang kebijakan, bukan hanya tentang kepribadian atau gertakan kosong. Dengan menuntut substansi, kita dapat menciptakan insentif bagi politisi untuk mengubah perilaku mereka.

Kesimpulan: Harapan untuk Diskursus yang Lebih Bermakna

Fenomena debat politik yang didominasi drama adalah cerminan dari tantangan yang lebih besar dalam masyarakat kita—tantangan terhadap rasionalitas, kohesi sosial, dan kepercayaan pada institusi. Jika kita gagal mengembalikan substansi ke dalam debat politik, kita berisiko melihat demokrasi kita terkikis dari dalam, di mana keputusan-keputusan penting dibuat berdasarkan emosi dan persepsi, bukan berdasarkan analisis dan kepentingan kolektif.

Meskipun tantangannya besar, harapan untuk diskursus yang lebih bermakna masih ada. Dengan kesadaran kolektif, komitmen dari para pemangku kepentingan, dan tuntutan yang kuat dari publik, kita bisa berharap untuk melihat debat politik kembali ke akarnya sebagai forum yang mencerahkan, yang memperkaya pemahaman kita, dan yang pada akhirnya, memperkuat fondasi demokrasi kita. Sudah saatnya kita menyingkirkan drama dan kembali pada esensi perdebatan yang konstruktif.