Isu konflik agraria dan hak masyarakat adat

Tanah, Identitas, dan Keadilan: Mengurai Konflik Agraria dan Perjuangan Hak Masyarakat Adat

Pendahuluan

Di jantung kepulauan Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan keberagaman budaya, terhampar sebuah isu krusial yang tak kunjung usai: konflik agraria, terutama yang melibatkan masyarakat adat. Tanah bagi masyarakat adat bukanlah sekadar komoditas ekonomi, melainkan fondasi eksistensi yang tak terpisahkan dari identitas, spiritualitas, budaya, dan mata pencaharian mereka. Ikatan batin yang mendalam ini seringkali berbenturan dengan narasi pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya, mengakibatkan perebutan lahan yang intens dan berlarut-larut. Konflik ini bukan hanya tentang sengketa batas atau kepemilikan, tetapi juga tentang pengakuan, keadilan, dan kelangsungan hidup sebuah peradaban. Artikel ini akan mengupas tuntas akar permasalahan, dampak, kerangka hukum yang relevan, serta tantangan dan strategi menuju penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan bagi masyarakat adat di Indonesia.

Akar Konflik Agraria: Sebuah Tinjauan Mendalam

Konflik agraria di Indonesia memiliki akar yang kompleks dan berlapis, membentang dari warisan kolonial hingga kebijakan pembangunan kontemporer. Pada masa kolonial, konsep kepemilikan tanah berubah drastis dari sistem komunal adat menjadi sistem Barat yang mengenal sertifikat individual dan hak penguasaan negara atas tanah. Pasca-kemerdekaan, negara mengambil alih peran tersebut melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang, meskipun mengakui hak ulayat, seringkali ditafsirkan secara sempit dan diabaikan dalam praktiknya.

Penyebab utama konflik agraria saat ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa faktor:

1. Penguasaan Lahan Berskala Besar: Ekspansi perkebunan kelapa sawit, konsesi hutan tanaman industri (HTI), pertambangan, proyek infrastruktur (jalan, bendungan, pelabuhan), dan pariwisata seringkali tumpang tindih dengan wilayah adat yang telah dihuni dan dikelola secara turun-temurun. Perusahaan-perusahaan ini seringkali memperoleh izin dari pemerintah tanpa konsultasi yang memadai atau persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (PADI/FPIC) dari masyarakat adat.
2. Kebijakan Sektoral yang Tumpang Tindih: Berbagai undang-undang sektoral seperti UU Kehutanan, UU Pertambangan, dan UU Perkebunan seringkali tidak selaras dengan prinsip-prinsip pengakuan hak masyarakat adat. Penetapan kawasan hutan atau wilayah izin usaha seringkali dilakukan sepihak tanpa memperhatikan keberadaan masyarakat adat di dalamnya.
3. Ketiadaan Pengakuan Hukum: Meskipun UUD 1945 dan UUPA 1960 mengakui hak-hak tradisional, implementasinya masih sangat lambat. Ketiadaan peta wilayah adat yang diakui secara resmi oleh negara menjadi celah bagi pihak ketiga untuk mengklaim atau memanfaatkan lahan tersebut. Proses penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat serta wilayah adatnya seringkali berbelit-belit dan memakan waktu.
4. Kesenjangan Informasi dan Kekuatan: Masyarakat adat seringkali berada dalam posisi yang lemah dalam menghadapi korporasi besar atau aparatur negara. Minimnya akses informasi, kurangnya pendampingan hukum, dan tekanan ekonomi membuat mereka rentan terhadap eksploitasi atau manipulasi.
5. Praktik Mafia Tanah dan Korupsi: Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah hukum dan kelemahan administrasi pertanahan untuk mengambil alih tanah secara ilegal, seringkali melibatkan pemalsuan dokumen atau kolusi dengan pejabat.

Masyarakat Adat dan Keterikatan pada Tanah

Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan entitas hidup yang memberikan makna dan tujuan. Keterikatan ini dapat dijelaskan melalui beberapa dimensi:

1. Dimensi Spiritual dan Kosmologis: Tanah adalah warisan leluhur, tempat bersemayamnya arwah nenek moyang, dan sumber kekuatan spiritual. Ritual adat dan upacara keagamaan seringkali terpusat pada tanah dan alam. Perusakan lingkungan berarti perusakan identitas dan hubungan mereka dengan alam semesta.
2. Dimensi Ekonomi dan Mata Pencarian: Tanah adalah sumber utama pangan, air, obat-obatan, dan bahan bangunan. Sistem pertanian subsisten, perburuan, perikanan, dan pengumpulan hasil hutan adalah praktik yang telah diwariskan turun-temurun, memastikan ketahanan pangan dan ekonomi komunitas.
3. Dimensi Sosial dan Budaya: Tanah adalah ruang di mana budaya dihidupkan. Hukum adat, tradisi, cerita rakyat, dan tarian semuanya terikat pada wilayah adat. Sistem kepemimpinan adat, struktur sosial, dan ikatan kekerabatan juga erat kaitannya dengan pengelolaan dan pembagian tanah. Hilangnya tanah berarti hilangnya ruang untuk melestarikan budaya dan identitas kolektif.
4. Dimensi Politik dan Kedaulatan: Penguasaan atas wilayah adat mencerminkan kedaulatan dan otonomi masyarakat adat dalam mengatur diri mereka sendiri berdasarkan hukum adat. Konflik agraria seringkali merupakan pertarungan untuk mempertahankan kedaulatan ini dari intervensi eksternal.

Dampak Konflik: Penderitaan yang Sistematis

Konflik agraria memiliki dampak multidimensional yang merusak dan seringkali berkepanjangan bagi masyarakat adat:

1. Kehilangan Tanah dan Mata Pencarian: Ini adalah dampak paling langsung. Hilangnya tanah berarti hilangnya sumber pangan, air, dan pendapatan, mendorong masyarakat ke jurang kemiskinan dan ketergantungan.
2. Penggusuran dan Pemindahan Paksa: Ribuan masyarakat adat telah digusur dari tanah leluhur mereka, seringkali tanpa kompensasi yang layak atau relokasi yang manusiawi, menyebabkan trauma dan dislokasi sosial.
3. Kriminalisasi Aktivis dan Pemimpin Adat: Mereka yang berjuang mempertahankan tanahnya seringkali dituduh sebagai penyerobot lahan, perusak hutan, atau pelanggar hukum lainnya. Penangkapan, penahanan, dan tuntutan hukum menjadi alat untuk membungkam perlawanan.
4. Degradasi Lingkungan: Ketika sistem pengelolaan sumber daya adat yang lestari dihilangkan, seringkali terjadi eksploitasi berlebihan oleh pihak luar, menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
5. Erosi Budaya dan Identitas: Kehilangan tanah adalah pukulan telak bagi identitas dan keberlanjutan budaya. Bahasa, ritual, pengetahuan tradisional, dan sistem sosial adat terancam punah.
6. Kekerasan dan Pelanggaran HAM: Konflik agraria seringkali diwarnai dengan kekerasan, intimidasi, dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan fisik, penembakan, dan bahkan pembunuhan.
7. Fragmentasi Sosial: Konflik dapat memecah belah komunitas, terutama jika ada upaya adu domba atau tawaran kompensasi yang tidak adil.

Kerangka Hukum dan Tantangan Implementasi

Indonesia memiliki beberapa instrumen hukum yang seharusnya melindungi hak-hak masyarakat adat, namun implementasinya masih menjadi tantangan besar:

1. Konstitusi UUD 1945: Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pasal 28I ayat (3) menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
2. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960: Pasal 3 UUPA mengakui hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012: Putusan ini merupakan tonggak sejarah, yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Ini membuka jalan bagi pengakuan hutan adat secara hukum.
4. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: UU Desa memungkinkan desa-desa adat untuk diakui dan memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul.
5. Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat: Meskipun telah menjadi prioritas legislasi selama bertahun-tahun, RUU ini belum juga disahkan, menghambat percepatan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat secara komprehensif.

Tantangan Implementasi:

• Ketiadaan Peraturan Pelaksana: Putusan MK 35/2012 belum diikuti dengan peraturan pemerintah (PP) yang memadai untuk implementasinya, menyebabkan proses pengakuan hutan adat berjalan sangat lambat.
• Data dan Pemetaan: Kurangnya data spasial dan peta wilayah adat yang valid dan diakui secara legal menjadi hambatan utama dalam proses pengakuan.
• Tumpang Tindih Kewenangan: Konflik seringkali diperparah oleh tumpang tindih kewenangan antara kementerian/lembaga (ATR/BPN, KLHK, ESDM) dan pemerintah daerah.
• Politik dan Kepentingan Ekonomi: Tekanan dari sektor swasta dan kepentingan politik seringkali menghambat proses pengakuan hak-hak masyarakat adat.
• Kapasitas Kelembagaan: Pemerintah daerah seringkali tidak memiliki kapasitas atau sumber daya yang cukup untuk melakukan verifikasi dan penetapan masyarakat hukum adat.

Strategi dan Solusi Menuju Keadilan Agraria

Penyelesaian konflik agraria dan perlindungan hak masyarakat adat memerlukan pendekatan yang komprehensif, multi-pihak, dan berkelanjutan:

1. Percepatan Pengesahan RUU Masyarakat Adat: Ini adalah kunci untuk menyediakan payung hukum yang kuat dan komprehensif bagi pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat.
2. Peta Partisipatif dan Registrasi Wilayah Adat: Mendorong proses pemetaan wilayah adat secara partisipatif yang melibatkan masyarakat adat, dan mempercepat registrasi wilayah adat serta penetapan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah dan pusat.
3. Reformasi Agraria yang Berkeadilan: Melaksanakan reforma agraria sejati yang tidak hanya mendistribusikan tanah kepada petani gurem, tetapi juga mengakui dan mengembalikan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka.
4. Mekanisme Penyelesaian Konflik yang Adil: Membangun mekanisme penyelesaian konflik yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan, melibatkan perwakilan masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta. Mengedepankan mediasi dan musyawarah mufakat.
5. Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM: Menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan pemimpin adat. Menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konteks konflik agraria. Memastikan akuntabilitas korporasi.
6. Penguatan Kapasitas Masyarakat Adat: Memberikan dukungan hukum, pendidikan, dan pelatihan kepada masyarakat adat agar mereka memiliki kapasitas untuk memperjuangkan hak-haknya dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
7. Sinkronisasi Kebijakan Sektoral: Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara berbagai undang-undang dan peraturan sektoral agar tidak saling bertentangan dan menghormati hak-hak masyarakat adat.
8. Pendidikan dan Kesadaran Publik: Meningkatkan kesadaran masyarakat luas dan para pembuat kebijakan tentang pentingnya hak-hak masyarakat adat dan peran mereka dalam menjaga lingkungan.

Kesimpulan

Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat adalah cerminan dari ketegangan antara model pembangunan yang ekstraktif dan kebutuhan akan keadilan sosial serta keberlanjutan ekologis. Tanah adalah jantung kehidupan masyarakat adat, dan pengakuan serta perlindungan hak mereka atas tanah adalah imperatif moral, konstitusional, dan juga strategis bagi masa depan bangsa.

Penyelesaian isu ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk korporasi, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan media. Dengan komitmen politik yang kuat, implementasi hukum yang konsisten, partisipasi aktif masyarakat adat, dan dukungan semua pihak, keadilan agraria yang telah lama dinanti dapat terwujud. Mencapai keadilan agraria bagi masyarakat adat berarti memastikan kelangsungan hidup sebuah peradaban, melestarikan kekayaan budaya dan keanekaragaman hayati Indonesia, serta meletakkan fondasi bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.